Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law

Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law

Penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia dan peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang signifikan dengan begitu cepat. Bersama dengan perkembangan teknologi internet, hal itu menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut Cybercrime jasa web pekanbaru atau kejahatan melalui jaringan internet. Terjadinya beberapa kasus kejahatan dunia maya di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, peretasan beberapa situs, intersepsi transmisi data orang lain, seperti email, dan manipulasi data dengan menyiapkan Perintah yang tidak diinginkan untuk pemrogram komputer.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek kriminal di bidang ilmu komputer” (1989) mendefinisikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang ilmu komputer secara umum, dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Definisi lain dari cybercrime, yaitu:

  1. Girasa (2002) mendefinisikan kejahatan dunia maya sebagai aktivitas tindakan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.
  2. Tavani (2000) memberikan definisi cybercrime, yaitu: kejahatan di mana tindakan kriminal hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi cybernetic dan terjadi di dunia cyber.

Untuk menghadapi kejahatan dunia maya, perlu memiliki hukum cyber atau hukum cyber. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya mencakup semua aspek yang terkait dengan individu atau subjek hukum yang menggunakan dan menggunakan teknologi Internet yang dimulai ketika mulai online dan memasuki dunia virtual atau virtual. Cyberlaw sendiri adalah istilah yang berasal dari Hukum Dunia Maya.

Istilah hukum cyber ditafsirkan sebagai kata yang setara dengan Cyberlaw, yang saat ini digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang terkait dengan penggunaan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Hukum Teknologi Informasi), Hukum Dunia Virtual dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi hukum cyber belum menjadi istilah umum. Di Indonesia, tampaknya tidak ada istilah yang disepakati. Ketika istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber-law, misalnya, Undang-Undang Sistem Informasi, Undang-Undang Informasi dan Undang-Undang Telematika (Telekomunikasi dan Teknologi Informasi).

Baca juga : Pengertian Viral Marketing

Secara hukum, hukum cyber tidak lagi sama dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Aktivitas dunia maya, meskipun virtual, dapat digolongkan sebagai tindakan dan tindakan hukum nyata. Aktivitas dunia maya adalah aktivitas virtual yang memiliki dampak sangat nyata meskipun buktinya elektronik. Oleh karena itu, subjek dari pihak yang bersalah juga harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata.

Karakteristik kejahatan dunia maya adalah sebagai berikut:

  • Cakupan kejahatan

Ruang lingkup kejahatan cybercrime, yang bersifat global, melintasi batas negara, membuatnya sulit untuk mendeteksi penulis dan hukum yang berlaku.

  • Sifat kejahatan

Sifat kriminal Cybercrime tidak menyebabkan kekacauan yang mudah dilihat.

  • Perilaku kriminal

Penjahat cybercrime tidak tahu umur dan universal. Beberapa dari mereka bahkan anak-anak dan remaja.

  • Mode Kejahatan

Mode Kejahatan Dunia Maya adalah mode operasi. Dimana mode ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman dan segala bentuk dunia cyber.

  • Jenis kerugian yang ditimbulkan

Bisa material atau bukan material. Seperti waktu, nilai, layanan, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi.

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara untuk menghadapi kejahatan dunia maya adalah:

  1. Modernisasi hukum pidana nasional dan hukum acara, yang diselaraskan dengan konvensi internasional terkait dengan kejahatan.
  2. Meningkatkan sistem keamanan nasional jaringan komputer sesuai dengan standar internasional.
  3. Tingkatkan pemahaman dan pengalaman petugas penegak hukum mengenai upaya untuk mencegah, menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan dunia maya
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan dunia maya dan pentingnya mencegah kejahatan ini terjadi.
  5. Meningkatkan kerja sama antar negara, baik bilateral, regional atau multilateral, dalam upaya mengatasi kejahatan dunia maya, termasuk melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *